Ilustrasi: Google

Talinews.com, Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pertahanan akan membeli 4 buah pesawat tanpa awak dari Filipina. Namun, rencana itu masih menunggu keputusan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, yang masih belum memberikan persetujuan.

"Dana untuk membeli 4 pesawat tanpa awak ini sebesar US$ 16 juta. Apabila disetujui oleh DPR hingga kontraknya efektif, maka pesawat akan diterima dalam waktu 18 bulan setelah kontrak," ujar Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsuddin, dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Senin (26/3), seperti yang dilansir dari Antara online.

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsuddin

Menurut Sjafrie, pesawat tanpa awak itu dibuat oleh Kital Philippine Corporation (KPC). Pesawat ini mampu terbang dengan radius 200 hingga 400 kilometer, yang dioperasikan manual dengan daya jelajah terbang selama 20 jam.

Produk buatan Filipina ini merupakan kombinasi teknologi dengan menggunakan mesin asal Italia, infrastruktur yang digunakan untuk bentuk pesawat berasal dari Filipina, dan teknologi yang diambil dari Israel.

Meski Kementrian Pertahanan sangat berharap bisa membeli pesawat tanpa awak itu, batu sandungan mereka temukan dari Komisi I DPR RI. Menurut anggota Komisi I DPR dari Partai Gerindra, Ahmad Muzani, anggota DPR meminta agar rencana pembelian itu dibatalkan.

"Indonesia sudah bisa memproduksi pesawat serupa bahkan dibeli oleh negara tetangga seperti Malaysia," kata Muzani.

Sjafrie menjelaskan bahwa produk yang dibuat oleh Indonesia masih belum memenuhi standar yang ditetapkan. Seperti radius terbang yang hanya mencapai 200 kilometer, pengoperasian yang tidak otomatis, dan kendala pada kamera. (art)

Masa pendemo berkumpul di Jalan Pengadilan, Medan, senin (26/3/2012) (Foto : KOMPAS)

Talinews.com, Medan – Unjuk rasa yang dilakukan oleh Forum Tani dan Serikat Buruh Republik Indonesia di gedung DPRD Sumatera Utara, Senin (26/3), menjadikan jalanan di Kota Medan menjadi lengang. Para pengunjuk rasa juga sudah memenuhi Jalan Pengadilan dan Jalan Kejaksaan.

Aksi unjuk rasa yang diikuti sekitar 1.000 orang itu, menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Di depan gedung wakil rakyat, terdengar orasi penolakan kenaikan harga yang nantinya akan membuat rakyat sengsara.

"Kami akan tetap berunjuk rasa hingga harga BBM batal dinaikkan," ujar pendemo, seperti yang dilansir dari Kompas online.

Pihak kepolisian juga tampak siaga untuk bertugas mengamankan jalannya aksi unjuk rasa. Sekitar gedung DPRD Sumatera Utara, sudah dikelilingi kawat berduri. Keramaian di jalan hanya tampak di sekitar gedung DPRD, karena pengunjuk rasa datang mengendarai sepeda motor dan mobil.

Selain itu, polisi juga mengalihkan beberapa jalur lalu lintas agar jalanan di Kota Medan terhindar dari macet. Aksi unjuk rasa itu juga membuat warga enggan untuk keluar rumah. Mereka khawatir bila unjuk rasa berakhr ricuh. (art)

Aksi demo masyarakat Yogyakarta untuk mempererat persatuan pendukung penetapan gubernur dan wakil gubernur DIY sebagai bagian keistimewaan Yogyakarta. Minggu (25/3/2012) (Foto: Dok. KOMPAS)

Talinews.com, Yogyakarta – Masyarakat Yogyakarta masih menunggu hasil pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dilakukan di tingkat pusat. Pembahasan mengenai RUU ini kemungkinan tidak akan selesai hingga Oktober mendatang.

Belum adanya kejelasan mengenai RUU itu membuat masyarakat kecewa. Apalagi, batas waktu yang ditentukan dalam penyelesaian akan keistimewaan Yogyakarta, hanya tersisa beberapa bulan lagi.

Karenanya, masyarakat bersatu dalam apel siaga pro penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (25/3), di Alun-Alun Sewandanan Kadipaten Puro Paku Alaman.

Bila pemerintah pusat tidak mengabulkan keinginan masyarakat Yogyakarta, sangat dimungkinkan Yogyakarta akan hengkang dari wilayah Indonesia, dan menjadi daerah yang berdiri sendiri dalam mengelola pemerintahannya.

"Itu keputusan detik-detik terakhir. Kalau pemerintah tidak mau memperhatikan sejarah lagi, itu risiko dan kami akan bersikap," tegas GBPH Prabukusumo, seperti yang dilansir dari Kompas online.

Prabukusumo sangat yakin, meski Yogyakarta lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), daerah ini bisa bertahan walau memiliki sedikit sumber daya alam. Menurutnya, Yogyakarta masih mempunyai sumber daya lain yang bisa diolah untuk kesejahteraan masyarakat.

Ketua Sekber Keistimewaan DIY, Widihasto Wasana Putra, mengatakan bahwa apel siaga yang dilakukan oleh masyarakat Yogyakarta ini merupakan bentuk protes dan keprihatinan mereka terhadap pemerintah pusat yang belum merampungkan pembahasan RUU. Apel siaga ini dihadiri sekitar lima ribu masyarakat Yogyakarta. (art)

Ribuan personel Polisi dan TNI dipersiapkan untuk mengamankan demo besar-besaran (27/3) (Foto: Dok. Detik)

Talinews.com, Jakarta – Demo kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kabarnya akan dilaksanakan di Jakarta pada Selasa (27/3), membuat pihak kepolisian harus bersiap diri dalam mengamankan jalannya aksi.

Bahkan, kepolisian melibatkan TNI. "Bukan wacana atau isu, memang dilibatkan TNI. Memang ada sekitar 8.000-an personel TNI yang dilibatkan. Total petugas antisipasi ada 22 ribu personel, dari 22 ribu itu 8 ribuan dari TNI sisanya anggota Polres, Polda Metro Jaya dan bantuan Mabes Polri," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto, Minggu (25/3), seperti yang dilansir dari Detik.

Personel yang diturunkan oleh pihak kepolisian tidak hanya berjaga di lapangan saat demo berlangsung. Polisi juga akan berjaga di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) yang ada di sepanjang jalan yang akan dilintasi oleh para pendemo.

Meski siap dalam menjaga keamanan, Rikwanto mengharapkan agar massa yang berdemo dapat kooperatif dengan pihak kepolisian dan TNI. Sehingga, tidak membuat resah masyarakat lainnya yang tidak berdemo, dengan melakukan tindakan anarkis.

"Kita butuh kerjasama para pendemo, itu yang kita harapkan. Kita berharap, semua pendemo bisa berkerjasama dengan baik, jangan sampai ada niatan sengaja untuk berbuat anarkis dan rusuh," harap Rikwanto.

Rencana naiknya harga BBM biasanya dimanfaatkan orang yang tidak bertanggungjawab dengan menaikkan harga, padahal belum ditetapkan. Parahnya lagi, ada petugas SPBU yang dengan sengaja menyimpan BBM dan mengatakan habis kepada pengendara yang mau mengisi bahan bakar untuk kendaraannya.

"Jangan sampai petugas SPBU mengatakan habis, ternyata masih tersedia stoknya," katanya. Aksi demo ini sendiri merupakan imbas dari rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Kenaikan harga akan mulai diberlakukan pada 1 April 2012, sebagai akibat harga jual minyak dunia yang semakin tinggi. Kenaikan harga yang diusulkan pemerintah adalah Rp 1.500. (art)