Polisi Dan TNI Turunkan 22 Ribu Personel Amankan Demo

Ribuan personel Polisi dan TNI dipersiapkan untuk mengamankan demo besar-besaran (27/3) (Foto: Dok. Detik)

Talinews.com, Jakarta – Demo kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kabarnya akan dilaksanakan di Jakarta pada Selasa (27/3), membuat pihak kepolisian harus bersiap diri dalam mengamankan jalannya aksi.

Bahkan, kepolisian melibatkan TNI. "Bukan wacana atau isu, memang dilibatkan TNI. Memang ada sekitar 8.000-an personel TNI yang dilibatkan. Total petugas antisipasi ada 22 ribu personel, dari 22 ribu itu 8 ribuan dari TNI sisanya anggota Polres, Polda Metro Jaya dan bantuan Mabes Polri," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto, Minggu (25/3), seperti yang dilansir dari Detik.

Personel yang diturunkan oleh pihak kepolisian tidak hanya berjaga di lapangan saat demo berlangsung. Polisi juga akan berjaga di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) yang ada di sepanjang jalan yang akan dilintasi oleh para pendemo.

Meski siap dalam menjaga keamanan, Rikwanto mengharapkan agar massa yang berdemo dapat kooperatif dengan pihak kepolisian dan TNI. Sehingga, tidak membuat resah masyarakat lainnya yang tidak berdemo, dengan melakukan tindakan anarkis.

"Kita butuh kerjasama para pendemo, itu yang kita harapkan. Kita berharap, semua pendemo bisa berkerjasama dengan baik, jangan sampai ada niatan sengaja untuk berbuat anarkis dan rusuh," harap Rikwanto.

Rencana naiknya harga BBM biasanya dimanfaatkan orang yang tidak bertanggungjawab dengan menaikkan harga, padahal belum ditetapkan. Parahnya lagi, ada petugas SPBU yang dengan sengaja menyimpan BBM dan mengatakan habis kepada pengendara yang mau mengisi bahan bakar untuk kendaraannya.

"Jangan sampai petugas SPBU mengatakan habis, ternyata masih tersedia stoknya," katanya. Aksi demo ini sendiri merupakan imbas dari rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Kenaikan harga akan mulai diberlakukan pada 1 April 2012, sebagai akibat harga jual minyak dunia yang semakin tinggi. Kenaikan harga yang diusulkan pemerintah adalah Rp 1.500. (art)