Pasangan calon gubernur Jakarta Jokowi-Ahok

Talinews.com, Jakarta – Calon Gubernur DKI Jakarta yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Joko Widodo, berjanji menghabiskan waktunya di kantor selama satu jam saja, jika terpilih sebagai Gubernur. Janji itu disampaikannya dalam acara temu kader DPD Gerindra di Thamrin City, Jakarta Pusat, Sabtu (24/3).

Secara tegas, calon gubernur yang akrab disapa Jokowi itu mengatakan bahwa sisa waktu berkerja lain akan dihabiskannya di lapangan, untuk melihat permasalahan yang terjadi di wilayah Jakarta.

"Kami di kantor hanya 1 jam. Sisanya, pagi hingga malam, akan ada di lapangan, sehingga tahu masalah riil di lapangan," ujarnya seperti yang dilansir dari Detik online.

Langkah itu akan diambil Jokowi agar bisa mengambil tindakan nyata untuk mengatasi permasalahan yang timbul di lapangan. Selain itu, Jokowi juga akan melakukan manajemen fokus dalam berkerja. Dua hal itu, tindakan lapangan dan kerja fokus, akan menjadi jadwal tetap dalam agenda kerjanya.

"Sudah banyak studi tentang masalah yang timbul di Jakarta. Bahkan, rencana untuk mewujudkan Jakarta yang lebih baik pun sudah ratusan. Hanya saja, eksekusinya masih kurang," tambahnya.

Janji Jokowi ini tidak hanya diucapkan di depan kader Gerindra. Saat diundang tampil di televisi nasional, janji itu selalu diucapkannya. Bahkan, saat tampil dalam siaran langsung dan mengunjungi lokasi kumuh yang ada di sudut Jakarta.

Jokowi maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dan berpasangan dengan Basuki Tjahja Purnama atau Ahok. Pasangan calon ini umumnya cukup dikenal luas oleh masyarakat. Bila Jokowi masih menjabat sebagai Walikota Surakarta, Ahok merupakan mantan Bupati Belitung Timur. (art)

Talinews.com, Jakarta – Walikota Solo, Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi naik kendaraan bus kota Kopaja bersama Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok, Senin (19/3) siang, menuju ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta di Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat.

Jokowi dan Ahok turun dari Kopaja (Dok. Vivanews.com)

Pasangan Jokowi-Ahok berangkat dari gedung DPD PDI Perjuangan di Jalan Tebet Raya Nomor 46, Jakarta Selatan. Mengenakan kemeja yang sama bermotif kotak merah, putih, dan biru, pasangan yang diusung PDIP dan Gerindra ini dikawal oleh ratusan simpatisannya.

Jokowi-Ahok tampak melambaikan tangan dan tersenyum saat turun dari kopaja di depan kantor KPU. Mereka menyapa simpatisan yang tidak ikut mengawal dan telah menunggu kedatangannya. Berdasarkan berita yang dilansir dari Vivanews, pasangan ini berangkat dari kantor DPD PDIP, usai "dikawinkan" oleh dua partai sekitar pukul 14.00 WIB.

Mendaftar sebagai pasangan Calon Gubernur Jakarta, Jokowi-Ahok menyatakan siap memimpin Jakarta. Secara tegas, Jokowi menyatakan akan menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di Jakarta.

"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita ingin perubahan dan terobosan. Selesaikan problem di Jakarta ini," katanya, saat memberikan pernyataan singkat.

Selain itu, Jokowi berjanji bahwa ia dan pasangannya tidak segan untuk turun langsung ke lapangan, dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Jakarta. Bahkan, mereka akan melihat kondisi warga di lapangan dan akan mendengarkan keluhan rakyat.

Banyak tokoh partai politik yang mengusung pasangan calon Jokowi-Ahok, dan mendampingi saat mendaftar ke KPU. Seperti Tjahjo Kumolo (Sekjen PDI-P) dan Prabowo Subiyanto (Ketua Dewan Pembina Gerindra). (art)

Nazarudin (foto:Dok.Okezone)

Sepertinya Nazar masih tidak puas dengan kesaksian Anggie. Terdakwa kasus Wisma Atlet tersebut menginginkan TPF Demokrat dihadirkan dalam persidangan. Tim Pencari Fakta bentukan Demokrat tersebut adalah tim yang beranggotakan Jafar Hafsah, Benny K. Harman, Ruhut Sitompul, dan Eddi Ramli Sitanggang. Tim ini bertugas mengusut aliran dana Wisma Atlet ke sejumlah kader partai.

Menurut Nazar, Benny K. Harman pernah bertanya kepada Anggie tentang aliran dana Rp 9 miliar kepada sejumlah pejabat partai. Namun hal ini dibantah Anggie dalam kesaksiannya di pengadilan Tipikor, Rabu (15/02/2012). "Saya hanya sekali menghadiri pertemuan seusai pulang dari Belanda, itupun juga bukan dalam koridor agenda TPF Demokrat," katanya.

Selain itu kubu Nazar menginginkan Anggie di konfrontasi dengan Mindo Rosalina dan Yulianis terkait rekaman komunikasi via Blackberry Messenger. Dalam kesaksiannya hari ini Anggie tidak mengakui pernah melakukan komunikasi via BBM dengan Mindo Rosalina mengenai penganggaran proyek wisma Atlet. "Saya tidak mengenali pembicaraan itu. Saya baru menggunakan BB (Blackberry) pada akhir 2010," kata Anggie. Padahal, Mindo Rosalina Manullang mengakui pesan yang dituliskannya ditujukan kepada Angelina. Rosa pun kini sudah menjadi terpidana kasus suap Wisma Atlet SEA Games Palembang. (ahs)

EE Mangindaan. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat E.E. Mangindaan memastikan adanya pergantian pengisi jabatan Sekretaris Dewan Kehormatan. Pengisi jabatan sebelumnya, Amir Syamsuddin, digantikan oleh TB Silalahi. Amir dicopot karena sibuk bekerja sebagai Menteri Hukum dan HAM.

"Sekarang ini (Amir Syamsuddin) sudah sibuk sekali menjadi menteri. Sebagai menteri waktunya tersita sehingga tidak bisa konsentrasi pada tugas partai," kata Mangindaan saat ditemui seusai rapat di Istana Presiden RI, Rabu, 8 Februari 2012.

Dia menjelaskan, pergantian perlu dilakukan agar tugas sekretaris bisa berjalan kembali. "Dengan adanya pergantian itu, Pak TB Silalahi diharapkan bisa full time. Tugas sekretaris kan repot sekali bikin surat atau semua hal yang berkaitan dengan administrasi," dia menuturkan.

Mengenai kapan persisnya pergantian itu, Mangindaan tidak mengerti. "Pergantiannya baru-baru ini, saya belum lihat tanggalnya," katanya.

Amir Syamsuddin mundur dari posisinya sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Ia akan digantikan oleh TB Silalahi yang juga Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat. Mangindaan menyatakan pergantian tidak berlaku bagi para pengurus partai yang juga menjabat sebagai menteri seperti dirinya.

Menteri Perhubungan ini menyatakan posisinya sebagai anggota Dewan Kehormatan tidaklah terlalu strategis seperti posisi sekretaris. "Tidak seperti sekretaris yang memang memiliki tugas yang sangat banyak sehingga menurut saya masih tidak terlalu bermasalah," katanya.

Sumber : Tempo.Co

Angelina Sondakh. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Angelina Sondakh ditengarai sebagai orang kepercayaan Anas Urbaningrum dalam mengumpulkan keuntungan dari sejumlah proyek pemerintah. Menurut Ria Irsyad, pengacara M. Nazaruddin, terdakwa kasus suap Wisma Atlet, dugaan kerja sama Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat itu dengan ketua umumnya tersebut terlihat dalam pesan BlackBerry kepada Mindo Rosalina Manulang, Direktur Marketing PT Anak Negeri, perusahaan yang pernah dimiliki Nazaruddin.

Ria menuturkan, pesan yang terkuak dalam persidangan kasus kliennya itu menunjukkan bahwa Angie—sapaan akrab Angelina—kerap menanyakan proyek dan menagih duit kepada Rosa dengan istilah ”apel”. "Saat meminta duit ke Rosa, Angie sering menyebut istilah 'Bos Besar', yang tak lain adalah Anas," ujar Ria saat dihubungi kemarin. "Bukankah itu menandakan bahwa dia (Angie) memang media (perantara)?"

Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat lalu menetapkan Angie sebagai tersangka penerima suap proyek Wisma Atlet SEA Games Palembang senilai Rp 191 miliar. Ketua KPK Abraham Samad memastikan memiliki bukti kuat untuk menjerat anggota Komisi Olahraga Dewan Perwakilan Rakyat itu. Tapi Abraham menolak membeberkan bukti-bukti itu. "Tidak boleh disebutkan karena menjadi bagian dari strategi penyidikan," ujarnya.

Adapun Angie hingga berita ini ditulis belum mau berkomentar. Kemarin Tempo menyambangi rumah Angie. Ia sedang menggelar tahlilan mengenang satu tahun meninggalnya Adjie Massaid, sang suami. Menurut Mudji Massaid, adik Adjie Massaid, Angie terlihat baik-baik saja dan berkumpul dengan keluarga besarnya. "Keluarga besar juga siap jika Angie ditahan KPK terkait dengan penetapannya sebagai tersangka," kata Mudji.

Sumber : Tempo.Co

Jakarta - Banyaknya anggota DPR RI yang melakukan praktik 'titip absen' membuat Badan Kehormatan (BK) DPR gerah. Alat kelengkapan yang bertugas untuk menjaga etika para anggotanya itu akhirnya mendesak agar Setjen dan BURT untuk segera mengaplikasikan sistem absensi elektronik.

Sistem absensi elektronik ini merupakan bagian dari solusi jangka pendek yang diberikan oleh BK DPR. Dalam solusi rekomendasi tersebut, BK DPR membagi solusi tersebut menjadi solusi jangka pendek, jangka panjang dan jangka menengah.

"Absensi elektronik akan memudahkan Badan Kehormatan dalam memantau kehadiran para anggota, khususnya dalam Rapat Paripurna DPR," demikian rilis BK yang diterima wartawan di Gedung DPR, Selasa (7/2/2012).

Dalam solusi jangka pendek yang menurut BK bisa diberlakukan tanpa menunggu perubahan dari tata tertib DPR, ada beberapa hal yang bisa dilakukan selain absensi elektronik. Beberapa perubahan yang dapat dilakukan tanpa menunggu perubahan tersebut adalah, pengelolaan kompleks DPR RI, jadwal rapat dan jumlah rapat, gaya hidup anggota DPR RI, kunjungan kerja, public relation Sekretariat Jenderal, kode etik pegawai DPR RI baik yang pegawai tetap maupun tidak, rumah jabatan anggota DPR, dan independensi dan fleksibilitas anggaran.

Sementara itu untuk jangka menengah, dimana dalam perubahan ini nantinya diperlukan adanya perubahan dalam tata tertib, BK juga mengusulkan beberapa hal. Beberapa segi dari perubahan ini nantinya dinilai bisa terjadi tanpa harus merubah UU MD3 yang mengatur mengenai kedudukan MPR, DPR, dan DPD.

"Aturan tentang merokok, jadwal rapat, makan dan minum di dalam ruang rapat, prosedur pengambilan keputusan rapat. Beberapa hal lain juga bisa dilakukan tanpa harus merubah substansi UU MD3, tapi merubah tata tertib," demikian disebutkan dalam rilis tersebut.

Perubahan yang ditawarkan oleh BK DPR dalam jangka panjang adalah dengan merubah UU MD3. Beberapa pasal pada UU tersebut dirasa layak untuk dilakukan amandemen. Seperti, independensi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI khususnya dalam legislasi dan aggaran, independensi kepegawaian dan keuangan DPR RI, penataan ulang fungsi dan alat kelengkapan dewan, mengakhiri jabatan rangkap ketua DPR sebagai ketua BURT.

"Mengusulkan khusus untuk keanggotaan BK tidak dirangkap dengan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lain. Meskipun merangkap harus memprioritaskan pelaksanaan tugas di BK daripada di AKD lain," seperti disampaikan dalam rilis tersebut.

Sumber: Detiknews.Com